Jakarta, sinarrakyat.net –
menyelaraskan tindakan dengan janji Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto mengenai kepastian hukum dan reformasi birokrasi secara digital.
Pemuda Nusantara Berkeadilan menegaskan akan membawa kasus dugaan kriminalisasi ini secara resmi ke Gedung DPR RI untuk diadukan langsung kepada Ketua Komisi III dan Ketua Bidang Hukum DPR RI.
“Prinsip hukum yang kami pegang teguh adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kami menuntut keadilan substantif bagi saudara ARF,” tutup Kanda DON perwakilan kuasa hukum dalam keterangannya.
Birokrasi secara digital
Apabila dalam waktu 3×24 jam laporan ini tidak mendapatkan tindak lanjut yang signifikan dari Kompolnas, Pemuda Nusantara Berkeadilan menegaskan akan membawa kasus dugaan kriminalisasi ini secara resmi ke Gedung DPR RI untuk diadukan langsung kepada Ketua Komisi III dan Ketua Bidang Hukum DPR RI.
“Prinsip hukum yang kami pegang teguh adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kami menuntut keadilan substantif bagi saudara ARF,” tutup Kanda DON perwakilan kuasa hukum dalam keterangannya.
PNB juga menyoroti bahwa kasus ini merupakan laporan lama dari tahun 2022 (4 tahun lalu) yang dipaksakan kembali, yang dinilai bertentangan dengan semangat kepastian hukum dalam KUHAP.
Oknum yang Dilaporkan
PNB secara spesifik meminta Kompolnas untuk segera memeriksa pimpinan Polres Metro Jakarta Timur, termasuk Kasat Reskrim AKBP Bayu Kurniawan, serta tiga penyidik yakni Sunawa, Teguh Setiawan, dan Nana. Mereka diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait sengketa lahan Pegangsaan Dua senilai Rp 14 Miliar.
Desakan Reformasi Birokrasi
Kanda Don menekankan bahwa tindakan oknum-oknum ini telah mencoreng semangat Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo mengenai reformasi birokrasi. “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kami menuntut berkas perkara ini ditarik dari Polres Jaktim ke Polda Metro Jaya agar ada proses hukum yang objektif,” tegasnya.
PNB menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat tertinggi jika Kompolnas gagal memfasilitasi audiensi dan pemeriksaan oknum dalam waktu yang telah ditentukan.
Redaksi senantiasa membuka ruang untuk seluruh pihak terkait guna menyampaikan hak jawab, klarifikasi dan konfirmasi sesuai ketentuan yang berlaku. (Edo)
