Jakarta, sinarrakyat.net – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat Atau Konstitusi Yang Diuji?” di Jakarta, senen (09/11/2026). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Ketua DPP Gema Keadilan Rahmat Saleh, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta para kader dan rekan-rekan media.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Gema Keadilan, Rahmat Saleh sudah mencontohkan narasi gerakan yang kita bangun dengan aksi nyata selaku anggota DPR RI sudah menyatakan siap untuk memberikan hak saya selaku anggota untuk menyatakan pendapat.
Tetapi ini kan kita harus menjadikan ini gerakan bersama. Baik bersama dengan seluruh fraksi yang ada maupun dengan teman-teman partai yang lain.
“Oleh karena itu saya secara informal itu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar fraksi, bukan hanya fraksi PKS tapi juga dengan teman-teman yang lainnya dan saya optimis besok akan banyak teman-teman.” Ucap Rahmat.
Secara mayoritas kalau dengan komunikasi yang kita bangun tidak ada satupun yang keberatan dengan narasi yang kita bangun dan gerakan yang kita lakukan.
Karena ini kan sudah fakta hukum, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, yang memberikan penjelasan yang terang-benderang, sehingga tidak ada lagi yang bisa membantah fakta tersebut.
“MK (Mahkamah Konstitusi) sudah menyatakan bahwa tidak ada ijazah saudara Gibran setara SMA, kemudian Mahkamah Agung sudah menyatakan suket yang dikeluarkan tidak berlaku secara hukum, dan ini sudah cukup untuk melakukan hal untuk melakukan pemakzulan.” Ujarnya kepada para awak media.
Maka secara etis sebenarnya saudara Gibran sebelum dimakzulkan sudah harus mengundurkan diri. Karena
langkah berikutnya dari teman-teman DPR agar bisa berdampak pemakzulan Gibran apa saja.
“Langkah sudah jelas sebenarnya kemarin ada hak angket untuk penyelidikan tapi begitu keluar keputusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa suket tidak berlaku, sudah tidak perlu lagi penyelidikan sudah bisa langsung ambil langkah berikutnya. Dan hak sebagai anggota DPR sebagai hak menyatakan pendapat.”Imbuhnya.
