Jakarta – sinarrakyat.net – Persoalan pengelolaan jalan tol di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pemberian konsesi, pembangunan infrastruktur, hingga mekanisme penetapan tarif jalan tol menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum (12/10/2026).
Hal tersebut tercetus dalam kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Membongkar Mafia Oligarki Jalan Tol Era Jokowi” yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pengamat politik, praktisi hukum, dan elemen masyarakat sipil.
Dalam diskusi tersebut, Pengamat Politik dan Hukum, Muslim Arbi, menyampaikan kritik tajam terhadap tata kelola jalan tol di Indonesia. Ia menilai, pembangunan infrastruktur yang semestinya memberikan kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tidak boleh menjadi ruang bagi kepentingan segelintir kelompok pengusaha yang berpotensi merugikan rakyat.
Muslim Arbi mempertanyakan kebijakan kenaikan tarif tol yang terus membebani masyarakat, sementara pengguna jalan masih harus menghadapi kemacetan meskipun telah membayar tarif yang tidak sedikit.
Menurutnya, masyarakat seharusnya memperoleh pelayanan infrastruktur yang sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.
“Ini jalan tol, masyarakat setiap hari membayar, tetapi masih harus menghadapi kemacetan. Kita membayar mahal, tetapi pelayanan yang diterima belum tentu sesuai dengan harapan. Jangan sampai rakyat justru membayar untuk mengalami penderitaan,” ucap Muslim Arbi dalam penyampaiannya.
Ia juga menyoroti panjangnya masa konsesi pengelolaan jalan tol serta hubungan antara kekuasaan dan kepentingan pengusaha yang menurutnya perlu diawasi secara serius.
Muslim Arbi mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak menjadi praktik kolusi antara penguasa dan pengusaha. Sebab, apabila kepentingan bisnis lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, maka negara dan rakyat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan.
Ia turut mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, agar persoalan-persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik dapat ditindaklanjuti secara transparan.
Muslim Arbi secara khusus meminta Kejaksaan Agung memberikan perhatian terhadap berbagai dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pembangunan jalan tol yang dipersoalkan dalam forum tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan korporasi besar sulit disentuh oleh aparat penegak hukum.
“Ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pengusaha maupun kelompok tertentu,” ujarnya.
